Makna Cacat Hukum dan Contohnya

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap tindakan, perjanjian, maupun keputusan yang dibuat oleh individu, badan hukum, atau pemerintah diikat oleh hukum yang berlaku. Namun, sering kita mendengar istilah “cacat hukum” ketika suatu tindakan dinilai tidak sah di mata hukum. Apa sebenarnya makna cacat hukum? Bagaimana contohnya dalam praktik sehari-hari?

Artikel ini akan mengulas secara komprehensif mengenai definisi cacat hukum, aspek hukumnya, faktor penyebab, serta contoh-contoh nyata di berbagai bidang, terutama dalam hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana di Indonesia.

Makna Cacat Hukum

Cacat hukum secara umum diartikan sebagai suatu kondisi di mana tindakan atau keputusan tertentu tidak memenuhi syarat sah menurut hukum yang berlaku. Akibat adanya cacat hukum, tindakan atau keputusan tersebut dapat dibatalkan, tidak memiliki kekuatan hukum, atau dianggap tidak pernah ada sejak awal (batal demi hukum).

Dalam terminologi hukum:

• Cacat hukum adalah ketidaksempurnaan atau kekurangan pada syarat formil maupun materiil suatu tindakan hukum, sehingga menimbulkan ketidakabsahan di mata hukum.

Contohnya, perjanjian jual beli tanah tanpa akta notaris melanggar ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga perjanjian tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar balik nama sertifikat.

Dasar Hukum

Di Indonesia, konsep cacat hukum tidak dijelaskan eksplisit dalam satu pasal tertentu, tetapi tersebar di berbagai aturan. Beberapa dasar yang relevan antara lain:

1. KUHPerdata (Burgelijk Wetboek) – Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian, jika tidak terpenuhi maka menimbulkan batal atau batal demi hukum.

2. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 20, menyebut keputusan dapat dibatalkan apabila memiliki cacat prosedur, cacat substansi, atau cacat kewenangan.

3. Putusan Mahkamah Agung dan Putusan MK juga menegaskan tindakan atau keputusan yang melanggar asas dan prosedur hukum adalah cacat hukum.

Jenis Cacat Hukum

Berdasarkan praktik peradilan, cacat hukum diklasifikasikan menjadi:

1. Cacat Formil

Yaitu ketika tindakan atau keputusan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan. Misalnya:

• Surat keputusan diterbitkan tanpa melalui prosedur verifikasi dokumen yang diwajibkan.

• Perjanjian dibuat tanpa memenuhi formalitas tertentu, misalnya akta otentik untuk jual beli tanah.

2. Cacat Materiil

Yaitu ketika substansi atau materi yang diatur dalam tindakan atau keputusan melanggar ketentuan hukum. Misalnya:

• Perjanjian berisi objek yang dilarang (jual beli narkotika, senjata ilegal).

• Surat keputusan yang memberikan hak kepada pihak yang tidak memenuhi syarat.

3. Cacat Kewenangan

Terjadi ketika pihak yang mengeluarkan keputusan atau tindakan tidak memiliki kewenangan hukum. Contohnya:

• Camat menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB), padahal kewenangan ada pada pemerintah kota atau kabupaten.

Contoh Cacat Hukum dalam Praktik

1. Dalam Hukum Perdata

a. Perjanjian yang Tidak Memenuhi Syarat Subjektif

Misalnya seseorang menandatangani perjanjian jual beli mobil di bawah umur 18 tahun tanpa persetujuan wali. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat cakap bertindak tidak terpenuhi, sehingga perjanjian itu cacat hukum dan dapat dibatalkan.

b. Perjanjian dengan Obyek Tidak Halal

Jika seseorang membuat perjanjian sewa untuk rumah yang dijadikan tempat prostitusi, maka perjanjian itu batal demi hukum karena melanggar kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdata).

2. Dalam Hukum Administrasi

a. Surat Keputusan yang Tidak Melalui Prosedur

Contoh: SK pengangkatan PNS yang diterbitkan tanpa tes CPNS resmi. Karena cacat prosedur, SK tersebut dapat dibatalkan, dan status PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak sah.

b. Penerbitan Izin oleh Pejabat Tak Berwenang

Misalnya Kepala Seksi di Dinas Tata Kota menerbitkan IMB padahal hanya Kepala Dinas yang berwenang. Izin itu cacat hukum, sehingga dapat dibatalkan oleh PTUN.

3. Dalam Hukum Pidana

a. Penangkapan Tanpa Surat Perintah

Jika polisi menangkap seseorang tanpa surat perintah dan bukan dalam keadaan tertangkap tangan (Pasal 18 KUHAP), maka penangkapan itu cacat hukum. Bukti yang diperoleh dapat dianggap tidak sah.

b. Penyidikan oleh Penyidik Tidak Berwenang

Contoh: Penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian tanpa pelimpahan dari Kejaksaan atau KPK untuk tindak pidana korupsi tertentu, berpotensi cacat kewenangan.

Akibat Cacat Hukum

Ketika suatu tindakan atau keputusan dinyatakan cacat hukum, maka:

1. Dapat Dibatalkan (vernietigbaar) – perbuatan hukum tersebut sah sampai ada pihak yang meminta pembatalan di pengadilan. Contoh: perjanjian di bawah tekanan.

2. Batal Demi Hukum (nietig) – perbuatan hukum dianggap tidak pernah ada sejak awal. Contoh: perjanjian dengan objek yang melanggar hukum.

3. Menimbulkan Ganti Rugi – pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti kerugian.

4. Pencabutan Keputusan – dalam hukum administrasi, keputusan cacat hukum dapat dicabut oleh pejabat penerbit atau dibatalkan PTUN.

Faktor Penyebab Cacat Hukum

Berikut faktor yang sering menimbulkan cacat hukum:

• Tidak cakap bertindak (misalnya anak di bawah umur).

• Pelanggaran prosedur (tidak sesuai SOP atau UU).

• Kekeliruan substansi (materi melanggar hukum).

• Kewenangan tidak sah (diluar kompetensi pejabat atau lembaga).

• Paksaan atau penipuan dalam perjanjian (Pasal 1321 KUHPerdata).

• Dokumen palsu atau data tidak benar.

Upaya Hukum atas Cacat Hukum

Jika menemukan tindakan atau keputusan cacat hukum, berikut langkah yang dapat diambil:

1. Mengajukan Gugatan Pembatalan – misalnya ke Pengadilan Negeri atau PTUN sesuai kompetensinya.

2. Meminta Keberatan atau Banding Administrasi – jika terkait keputusan pejabat pemerintah.

3. Melaporkan ke Polisi – jika mengandung unsur pidana seperti pemalsuan atau penipuan.

4. Mengajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali jika sudah ada putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap atau menemukan novum.

Cacat hukum bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan pelanggaran syarat sah tindakan atau keputusan di mata hukum. Dampaknya dapat membatalkan suatu perbuatan hukum, menimbulkan kerugian pihak lain, bahkan sanksi pidana bagi pelakunya. Pemahaman mengenai makna cacat hukum dan contohnya penting bagi masyarakat umum, ASN, praktisi hukum, maupun pelaku bisnis untuk menghindari risiko hukum di kemudian hari.

Intinya, sebelum membuat keputusan, perjanjian, atau tindakan hukum apapun, pastikan seluruh syarat formil, materiil, dan kewenangan terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kita tidak hanya taat hukum, tetapi juga melindungi diri dari potensi sengketa yang merugikan.