Jenis Delik dalam Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pendahuluan

Tindak pidana kesusilaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang berkaitan dengan norma moral, kesopanan, dan kehormatan yang hidup dalam masyarakat. Kesusilaan dalam konteks hukum pidana mengacu pada nilai-nilai moral yang berkaitan dengan perilaku seksual, martabat, dan integritas tubuh seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana kesusilaan umumnya mengatur larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar moralitas publik dan hak asasi seseorang, khususnya terkait perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan.

Pengaturan tindak pidana kesusilaan di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang akan berlaku penuh mulai 2026, serta berbagai undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan peraturan lain yang relevan.

Salah satu aspek penting dalam memahami tindak pidana kesusilaan adalah mengidentifikasi jenis delik yang terkandung di dalamnya. Jenis delik ini berperan dalam menentukan unsur-unsur perbuatan, beban pembuktian, dan jenis sanksi yang dikenakan.

2. Pengertian Delik

Secara umum, delik adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang apabila dilakukan akan dikenakan sanksi pidana. Dalam hukum pidana, delik dibedakan berdasarkan berbagai kriteria, seperti objek yang dilindungi, bentuk kesalahan, dan cara terjadinya.

Dalam konteks tindak pidana kesusilaan, objek yang dilindungi adalah moralitas publik dan kehormatan seksual. Maka, delik yang timbul dalam kategori ini adalah perbuatan yang merusak, mengganggu, atau melanggar nilai-nilai kesusilaan tersebut.

3. Jenis Delik dalam Tindak Pidana Kesusilaan

Berikut adalah pembagian jenis delik yang umumnya ditemukan dalam tindak pidana kesusilaan:

3.1. Delik Formil dan Delik Materiil

• Delik Formil adalah delik yang dianggap selesai saat perbuatan dilakukan, tanpa harus menunggu timbulnya akibat.
  Contoh: Delik percobaan pemerkosaan (Pasal 285 KUHP) sudah dapat dipidana meskipun korban berhasil melarikan diri, karena fokusnya pada perbuatan yang dilarang.

• Delik Materiil adalah delik yang dianggap selesai setelah timbul akibat yang dilarang.
  Contoh: Perbuatan cabul yang mengakibatkan korban mengalami gangguan psikis berat atau kematian, di mana akibat tersebut menjadi unsur yang harus dibuktikan.

3.2. Delik Aduan dan Delik Biasa

• Delik Aduan (klacht delict) adalah delik yang hanya dapat diproses hukum apabila ada pengaduan dari korban atau pihak tertentu yang berhak.
  Contoh: Dalam KUHP lama, perzinaan merupakan delik aduan; proses pidana baru dapat dilakukan jika suami/istri atau orang tua korban mengadukan.

• Delik Biasa adalah delik yang dapat diproses tanpa perlu pengaduan korban.
  Contoh: Pemerkosaan dan pencabulan anak di bawah umur termasuk delik biasa karena sifatnya melindungi kepentingan umum dan korban yang rentan.

3.3. Delik Kesusilaan terhadap Anak

Delik ini secara khusus mengatur perlindungan anak dari tindakan yang melanggar kesusilaan. Perlindungan anak diatur lebih tegas dalam UU Perlindungan Anak dan UU Pornografi.
Contoh perbuatan yang termasuk delik ini:

• Pemerkosaan anak (Pasal 81 UU Perlindungan Anak).

• Perbuatan cabul terhadap anak (Pasal 82 UU Perlindungan Anak).

• Eksploitasi seksual anak, baik langsung maupun melalui media digital.

3.4. Delik Perzinaan dan Persetubuhan

• Dalam KUHP lama, perzinaan diatur terbatas pada hubungan seksual yang dilakukan oleh salah satu pihak yang telah menikah, dan bersifat delik aduan.

• Dalam KUHP baru, cakupannya diperluas mencakup hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, baik dilakukan oleh pihak yang menikah maupun tidak, dengan tetap mempertahankan sifatnya sebagai delik aduan.

3.5. Delik Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan yang paling berat, dengan ancaman pidana tinggi. Dalam KUHP dan undang-undang terkait, unsur utama delik ini adalah:

1. Adanya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

2. Korban mengalami penetrasi seksual tanpa persetujuan.

KUHP baru juga memperluas definisi pemerkosaan, termasuk terhadap laki-laki dan kasus-kasus perkosaan dalam perkawinan (marital rape).

3.6. Delik Pencabulan

Pencabulan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, yang tidak sampai pada persetubuhan tetapi mengandung unsur seksual.
Contohnya:

• Meraba atau menyentuh bagian tubuh korban yang sensitif dengan maksud seksual.

• Memaksa korban melakukan perbuatan yang bersifat cabul.

3.7. Delik Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Orang

Beberapa tindak pidana kesusilaan terkait erat dengan eksploitasi seksual, terutama yang melibatkan perdagangan manusia. Hal ini diatur dalam:

• UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

• UU Pornografi untuk kasus pornografi anak dan pembuatan konten seksual.

3.8. Delik Kesusilaan di Ranah Digital

Perkembangan teknologi membawa tantangan baru. Beberapa delik kesusilaan kini terjadi di dunia maya, seperti:

• Penyebaran konten pornografi melalui internet (Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo. UU Pornografi).

• Pelecehan seksual daring, termasuk sextortion dan cyber grooming terhadap anak.

• Distribusi konten intim tanpa persetujuan (non-consensual intimate image distribution).

4. Perbedaan Penting antar Jenis Delik

Memahami jenis delik dalam tindak pidana kesusilaan sangat penting karena:

• Menentukan Prosedur Hukum: Delik aduan memerlukan laporan korban, sedangkan delik biasa tidak.

• Beban Pembuktian: Delik materiil memerlukan pembuktian akibat, sedangkan delik formil fokus pada perbuatan.

• Perlindungan Korban: Jenis delik menentukan tingkat perlindungan, misalnya perlindungan khusus terhadap anak atau korban kekerasan seksual.

• Sanksi Pidana: Delik dengan korban anak atau dilakukan secara berulang umumnya memiliki ancaman pidana lebih berat.

5. Tantangan Penegakan Hukum

Meskipun pengaturan sudah cukup lengkap, penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan menghadapi berbagai tantangan, seperti:

• Korban enggan melapor karena rasa malu atau takut terhadap stigma sosial.

• Bukti yang sulit dikumpulkan, terutama dalam kasus kekerasan seksual tanpa saksi langsung.

• Perubahan pola kejahatan yang memanfaatkan teknologi, sehingga memerlukan kemampuan digital forensik.

• Perbedaan persepsi budaya di masyarakat tentang batasan kesusilaan.

6. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan

Untuk mengurangi angka tindak pidana kesusilaan, diperlukan langkah-langkah preventif dan represif:

1. Edukasi publik tentang kesetaraan gender, persetujuan (consent), dan batasan perilaku seksual.

2. Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani korban kekerasan seksual, termasuk pendekatan trauma-informed.

3. Penguatan regulasi dan sanksi terhadap pelaku, khususnya yang melibatkan anak atau eksploitasi digital.

4. Kerjasama lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, dan masyarakat.

5. Penyediaan layanan pemulihan korban, seperti konseling, bantuan hukum, dan perlindungan fisik.

7. Kesimpulan

Jenis delik dalam tindak pidana kesusilaan memiliki variasi yang cukup luas, mulai dari delik formil, materiil, aduan, hingga biasa, yang mencakup perbuatan seperti pemerkosaan, pencabulan, perzinaan, eksploitasi seksual, hingga pelecehan seksual di ranah digital. Pembagian ini penting untuk memahami unsur-unsur hukum yang harus dibuktikan dan prosedur penanganan yang tepat.

Perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan dan anak, menjadi fokus utama dalam pengaturan tindak pidana kesusilaan. Dengan perkembangan teknologi, hukum juga perlu terus beradaptasi untuk menjawab bentuk-bentuk baru pelanggaran kesusilaan yang muncul. Penegakan hukum yang efektif, disertai edukasi masyarakat, diharapkan dapat menekan angka kejahatan kesusilaan dan melindungi nilai-nilai moral yang berlaku.